Rapat Sosialisasi dan Konsolidasi Tim PTSP
Siak Sri Indrapura | www.pa-siak.go.id
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mengadakan rapat dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi Tim PTSP. Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di ruang siding utama Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura : Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag dan dihadiri oleh Hakim, Panitera beserta jajarannya Sekretaris beserta jajarannya dan seluruh pegawai yang terkait dengan PTSP.
Adapun yang mendasari rapat ini dilaksanakan adalah Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/)T.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama.
Dalam rapat tersebut wakil ketua menyampaikan siapa saja yang masuk dalam Tim Pengelola PTSP, mulai dari Pengarah, Penanggungjawab, Pelaksana, serta Petugas PTSP dan apa tugas serta tanggungjawab nya, berikutnya disampaikan juga layanan apa saja yang diberikan PTSP baik layanan pokok maupun layanan penunjang.
Diharapkan setelah rapat ini pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan SK Dirjen Badilag MARI Nomor 1403.b/DJA/SK/)T.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama. (Sudarmono/PanmudPA.Siak)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.