Diklat Pengembangan E-COURT Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Siak Sri Indrapura | www.pa-siak.go.id
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mengadakan Diklat ditempat kerja (DDTK) diruang DDTK pada hari Kamis, 5 September 2019 tentang perkembangan e-court. Dalam DDTK tersebut bertindak sebagai narasumber adalah Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura : Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si, dan dihadiri oleh Wakil Ketua, Panitera dan semua pejabat dijajaran kepaniteraan.
Dalam DDTK ini disampaikan bahwa kelanjutan e-court semakin berkembang dahulu hanya e-filing, e-payment, dan e-summons saja, sekarang sudah sampai ke e-litigation, untuk tahap awal masih diujicobakan dibeberapa Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesi (Dirjen Badilag MARI) sehingga atas dasar inilah pimpinan merasa perlu untuk mengadakan DDTK dan mensosialisasikan pembaharuan tersebut kepada seluruh Hakim, Panitera, dan jajaran kepaniteraan.
Diharapkan dari DDTK ini semua aparatur Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura khususnya Hakim dan jajaran kepaniteraan memahami dan mampu mengimplimentasikannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, terutama setelah e-litigaston ini sudah diberlakukan dilingkungan Pengadilan Agama seIndonesia. (Sudarmono/PanmudPASiak)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.