Geliat Kinerja Keluarga Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Siak Sri Indrapura | www.pa-siak.go.id
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terus berbenah diri. Pengadilan yang baru diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018 ini di bawah pimpinan Dr. H. Faisal Saleh, Lc, M.Si, dan Dr. Yengkie Hirawan, S. Ag, M. Ag, secara berkesinambungan melakukan upaya dan terobosan untuk secepatnya bisa setara dengan pengadilan lain yang lebih dahulu berdiri.
Hari ini, Jum'at (30/08/2019), dari berbagai sudut kantor Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura geliat dimaksud begitu kental terasa, nyata terlihat. Semua sumber daya yang dimiliki tergerak dan bergerak untuk mewujudkan kesetaraan itu. "Tidak mungkin kita menunggu apalagi diam untuk tidak menjemput kesetaraan itu". Demikian disampaikan oleh Bapak Faisal, sapaan akrab Ketua PA. Siak Sri Indrapura.
Telah diketahui bahwa saat ini Mahkamah Agung dengan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya telah menggariskan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas. Bahkan keniscayaan yang tidak dapat dielakkan seiring kemajuan teknologi itu sendiri. Pelayanan berbasis teknologi adalah urat nadinya pengadilan di era moderen ini. Apalagi dengan telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang mengamanatkan pelaksanaan tugas pokok pengadilan secara elektronik. Maka dari itu, semua infrastruktur terkait tentu harus secepatnya dipersiapkan. "Konsep dan arah pergerakannya harus jelas dan tuntas sehingga pada saatnya nanti tinggal melaksanakannya saja". Demikian disampaikan Ketua PA. Siak Sri Indrapura beberapa waktu lalu disela rapat yang digelar.
Gayungpun bersambut. Seluruh aparatur PA. Siak Sri Indrapura bahu membahu satu dengan yang lain. Hari Jum'at ini menjadi pembuktian atas ikrar itu sebagai penobatan Jum'at menjadi hari bekerja bersama untuk kenyamanan bersama, dan kesuksesan bersama. (A. Sy).
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.